( pcs)
jmlBarangBerat (Kg)Total
keranjang anda kosong
0 0,00Rp 0
Locus Toko Buku Hukum terlengkap dan terpercaya. Dapatkan diskon setiap hari 5%-20%.

HUKUM PIDANA AGRARIA: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana

KategoriAgraria, AGRARIA & PERUMAHAN
Stok Ready Stock
KodeKhusus02
Di lihat263 kali
Berat(/pcs)0.50 Kg
PenulisDr. Gunanegara, S.H., M.Hum
PenerbitTatanusa
Tahun2017
Halaman374
Dimensi14x20,5
ISBN979-602-6282-02-6
Waktu Pengiriman2 - 4 hari kerja
Harga Rp 72.000 80.000
Anda Hemat Rp 8.000 (10.00%)
(021) 837 958 44 sms 0815 7415 9100 0819 0821 0635 D7FBC5CC locus@tokobukuhukum.com

Detail Produk HUKUM PIDANA AGRARIA: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN     1

BAB II            LOGIKA PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

OBYEK HAK ATAS TANAH

  1. Tidak Ada Hak atas Tanah Jika Tidak Ada Alas Hak
  2. Tanah Yang Dimohon Sertipikat Hak atas Tanah Harus Tanah Darat
  3. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah Tidak Berada di dalam Kawasan Hutan
  4. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah Tidak Dilarang Pemerintah

4.1.  Tanah yang dimohon Hak atas Tanah Bukan Tanah Gambut yang dilarang Pemerintah

4.2.  Tanah yang dimohon Hak atas Tanah Bukan Hutan Konservasi Bernilai Tinggi

  1. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah Bukan Cagar Alam atau Cagar Budaya yang Dilarang
  2. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan Tanah Obyek Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda
  3. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan Tanah/Bangunan Obyek UU Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (obyek P3MB)
  4. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan Tanah Obyek  Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Belanda Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya (Obyek Peraturan Prk 5)
  5. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan tanah aset Pemerintah atau Barang Milik Negara/Daerah
  6. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan tanah aset BUMN/BUMD
  7. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan Tanah di Daerah Sempadan Sungai atau Danau        58
  8. Tanah Yang Dimohon Hak Tanah bukan Tanah di Daerah Waduk
  9. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah bukan di sempadan Rel Kereta Api
  10. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah tidak Berada di Sempadan Pantai
  11. Tanah Yang Dimohon Hak atas Tanah tidak Termasuk Aset Pemerintah Daerah yang berasal dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dari Serah Terima para Developer.
  12. Simpulan: Tidak Semua Tanah bisa menjadi Obyek Hak Atas Tanah

 

  1. SUBYEK HAK ATAS TANAH
  2. Subyek Hukum Orang Perseorangan
  3. Subyek Hukum Badan Hukum

2.1       . Badan Hukum Publik

2.1.1. Badan Hukum Pemerintah Pusat

2.1.2. Badan Hukum Pemerintah Daerah

2.1.3. Badan Hukum Pemerintah Desa

2.2       . Badan Hukum Privat

2.2.4.1.            Badan Hukum Keagamaan Islam

2.2.4.2.            Badan Hukum Keagamaan Katolik

2.2.4.3.            Badan Hukum Keagamaan Kristen-Protestan

2.2.4.4.            Badan Hukum Keagamaan Budha

2.2.4.5.            Badan Hukum Keagamaan Hindu

2.2.5.  Badan Hukum Partai Politik

2.2.6.  Badan Hukum Koperasi

2.2.7.  Badan Hukum Perhimpunan Penghuni Pemilik Rumah Susun

2.2.8.  Badan Usaha Tanpa Badan Hukum

 

III.       KEANEKARAGAMAN DASAR HUKUM PENSERTIPIKATAN HAK TANAH

  1. Keanekaragaman Status Tanah Di Indonesia
  2. Pilihan Hukum Prosedur Pensertipikatan Bagi Masing-Masing Tanah

 

  1. FORMALITAS PENETAPAN HAK/SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH         236

 

BAB III          ANCAMAN PIDANA PADA PEMBERIAN HAK DAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

  1. Ancaman Pidana Dalam Penetapan Hak dan Sertipikasi Hak Atas Tanah
  2. Bentuk dan Ancaman Pidana pada Penetapan Hak dan Sertipikasi Hak atas Tanah

2.1.      Ancaman Pidana Penetapan Hak atau Sertipikasi Hak atas Tanah Yang Hilangkan Aset Negara

2.1.1.   Mensertipikatkan Tanah Aset Negara Yang Diperoleh dari Undang-Undang eks Aset Belanda Kepada Pihak Ketiga Tanpa Izin

2.1.2.   Mensertipikatkan Tanah Aset Negara eks Perusahaan Nasionalisai Belanda Kepada Pihak Ketiga Tanpa Izin Menteri Keuangan

2.1.3.   Mensertipikatkan Tanah Aset BUMN eks  Nasionalisai Perusahaan Belanda Kepada Pihak Ketiga Tanpa Izin Menteri BUMN

2.1.4.   Mensertipikatkan Tanah Aset Negara eks Milik Perseorangan Belanda Kepada Pihak Ketiga Tanpa Izin Kepala Badan Pertanahan Nasional (P3MB)

2.1.5.   Mensertipikatkan Tanah Aset Negara eks Badan Usaha Belanda Kepada Pihak Ketiga Tanpa Izin Kepala Badan Pertanahan Nasional (Prk-5)

2.1.6.   Mensertipikatkan Tanah Aset Negara eks  ABMA/C Kepada Pihak Ketiga Tanpa Izin

2.2.      Ancaman Pidana Mensertipikatkan Tanah Aset Negara (BMN) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Hak.

2.3.      Ancaman Pidana Mensertipikatkan Tanah Aset Daerah (BMD) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Hak

2.4.      Ancaman Pidana Mensertipikatkan Tanah Aset BUMN kepada Pihak Ketiga yang Tidak Berhak

2.5.      Ancaman Pidana Penetapan Hak di Tanah Kawasan Hutan  296

2.6.      Ancaman Pidana Penetapan Hak di Tanah yang Dilarang UU Konservasi Tanah dan Air

2.7.      Ancaman Pidana Penetapan Hak/Sertipikasi Hak atas Tanah dari UU Perkebunan

2.8.      Ancaman Pidana Penetapan Hak/Sertipikasi Hak atas Tanah jika melanggar UU Penataan Ruang

2.9.      Ancaman Pidana Mensertipikatkan Tanah Daerah Sempadan

2.9.1.   Ancaman Pidana untuk Tanah di Sempadan Sungai/Danau

2.9.2.   Ancaman Pidana untuk Tanah di Sempadan Pantai

2.9.3.   Ancaman Pidana untuk  Tanah Sempadan Jalan Kereta Api

2.10.    Ancaman Pidana Penetapan Hak karena Pidana Umum (Penipuan, Pemalsuan. Keterangan Tidak Benar, Pemerasan, Penggelapan, Sumpah Palsu)

2.11.    Ancaman Pidana dari Undang-Undang Tanah Wakaf

2.12.    Ancaman Pidana pada Warkah atau Data Pendaftaran Tanah

2.13.    Ancaman Pidana terhadap Pengeluaran Tanah dari Obyek Penertiban Tanah Terlantar Tanpa Kewenangan

2.14.    Ancaman Pidana dari UU Pengadaan Tanah

2.15.    Ancaman Pidana Alih Fungsi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.16.    Ancaman Pidana dan Denda Berkaitan dengan Apartemen (Rumah Susun)

2.17.    Ancaman Pidana Berkaitan Akta Jual Beli Tanah/ Apartemen (APJB, AJB, PPJB)

2.18.    Kedaluwarsa atau Hapusnya Hak Penuntuan Hukum Pidana

Rp 28.800 32.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR32
Nama BarangPROBLEMATIKA HUKUM JUAL BELI TANAH BELUM BERSERTIFIKAT
Harga Rp 28.800 32.000
Anda HematRp 3.200 (10.00%)
Lihat Detail
Rp 85.500 95.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR16
Nama BarangPOLITIK PERTANAHAN
Harga Rp 85.500 95.000
Anda HematRp 9.500 (10.00%)
Lihat Detail
Rp 29.750 35.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR45
Nama BarangHUKUM AGRARIA: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia
Harga Rp 29.750 35.000
Anda HematRp 5.250 (15.00%)
Lihat Detail
Rp 127.600 145.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR71
Nama BarangKONFLIK TANAH ULAYAT DAN PRULALISME HUKUM: Hilangnya Rurang Hidup Orang Melayu Deli
Harga Rp 127.600 145.000
Anda HematRp 17.400 (12.00%)
Lihat Detail
Rp 72.160 82.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR25
Nama BarangSERI HUKUM HARTA KEKAYAAN: HAK-HAK ATAS TANAH
Harga Rp 72.160 82.000
Anda HematRp 9.840 (12.00%)
Lihat Detail
Rp 54.560 62.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR05
Nama BarangHUKUM AGRARIA INDONESIA
Harga Rp 54.560 62.000
Anda HematRp 7.440 (12.00%)
Lihat Detail
Rp 50.160 57.000
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR58
Nama BarangSTATUS HAK DAN PEMBEBASAN TANAH
Harga Rp 50.160 57.000
Anda HematRp 6.840 (12.00%)
Lihat Detail
Rp 53.820 59.800
Order Sekarang » SMS : 0815 7415 9100
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeHAGR42
Nama BarangHUKUM PEMBEBASAN TANAH HAK MILIK ADAT UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
Harga Rp 53.820 59.800
Anda HematRp 5.980 (10.00%)
Lihat Detail

Rekening Bank

A/N SUNARSIH
A/N SUNARSIH
A/N SUNARSIH

Pengiriman

Hubungi Kami

(021) 837 958 44
0815 7415 9100
D7FBC5CC
0819 0821 0635
locus@tokobukuhukum.com